Kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter

loading...
Kebijakan moneter ditujukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, sehingga tercapai kestabilan ekonomi yang diwujudkan dalam kestabilan harga barang. Bank sentral sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dapat mengambil beberapa kebijakan untuk menekan laju inflasi. 

Keberhasilan penerapan kebijakan moneter dapat diketahui dengan tolak ukur sebagai berikut :
  1. Peningkatan kesempatan kerja,
  2. Perbaikan kualitas kerja,
  3. Perbaikan neraca pembayaran internasional.
Adapun tujuan kebijakan moneter adalah :
  1. Stabilitas ekonomi,
  2. Menjaga kestabilan harga,
  3. Meningkatkan kesempatan kerja,
  4. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

 
Berikut ini adalah macam-macam kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah :
 

1.    Operasi pasar terbuka atau open market policy
 
Operasi pasar terbuka atau open market policy adalah kegiatan pembelian dan penjualan surat-surat berharga yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi  jumlah uang yang beredar. Di dalam kebijakan pasar terbuka, bank sentral bertindak sebagai penguasa moneter.
 
Bank sentral akan membeli surat-surat berharga di pasar modal apabila jumlah uang yang beredar sedikit. Sebaliknya, bank sentral akan menjual surat-surat berharga ke pasar modal apabila jumlah uang yang beredar banyak. Surat-surat berharga yang diperjualbelikan adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 

2.    Politik diskonto
 
Politik diskonto adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk mengatur tingkat bunga yang berlaku. Apabila pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Namun, apabila pemerintah mengkhendaki pengurangan jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menaikkan  tingkat suku bunga.
 
kebijakan pemerintah di bidang moneter

3.    Kebijakan perubahan cadangan minimum
 
Cadangan minimum (minimum reserves requirement) adalah perbandingan antara uang tunai yang ditahan perbankan (atau yang dipinjan nasabah) dengan jumlah simpanan nasabah. Simpanan nasabah meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. Cadangan minimum dinaikkan, apabila jumlah uang yang beredar berlebih.
 
Peningkatan cadangan minimum berarti membatasi jumlah uang yang dapat dipinjamkan kepada nasabah, sehingga kemampuan bank dalam memberikan kredit cenderung berkurang. Sebaliknya, cadangan minimum diturunkan apabila jumlah uang yang beredar dianggap tidak mencukupi.
 
Penurunan cadangan minimum berarti memperbesar jumlah uang yang dapat dipinjamkan kepada nasabah, sehingga kemampuan bank untuk memberikan kredit kepada nasabah cenderung bertambah.
 

4.    Batas maksimum pemberian kredit
 
bank sentral menetapkan batas maksimum pemberian kredit kepada nasabahnya, misalnya 80%  dari nilai-nilai surat berharga  yang dibeli oleh pedagang surat-surat berharga dibiayai dengan dana sendiri, sedangkan sisanya 20%  dibiayai dengan meminjam dana dari bank.
 
Jika jumlah uang yang beredar melebihi kemampuan ekonomi, bank menaikkan batas maksimum pemberian kredit dan apabila jumlah uang yang beredar sedikit, maka bank menurunkan batas maksimum pemberian kredit.
 

5.    Dorongan  moral / moral persuasive
 
Bank sentral secara informal turut mempengaruhi kebijakan dari lembaga moneter maupun individu yang bergerak dalam usaha moneter. Imbauan moral tersebut dapat disampaikan melalui media massa dalam bentuk pidato, pengumuman, ataupun surat edaran.
 
Demikianlah penjelasan mengenai macam-macam kebijakan moneter yang bisa diambil oleh pemerintah. Semoga tulisan ini bermanfaat.
loading...

0 Response to "Kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter"

Post a Comment