Landas Kontinen, Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Landas kontinen


Pengumuman tentang batas landas kontinen dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969 dan UU No. 1 Tahun 1969 serta UU No. 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen yang didasarkan atas wilayah perairan Indonesia. landas kontinen ialah bagian dari dasar laut yang secara geologis dan morfologis merupakan lanjutan dari daratan bagi Indonesia dan wilayahnya berbatasan dengan laut.
 
Jarak wilayah landas kontinen dari wilayah yang bersangkutan tidak terlalu besar dan dapat diukur sejauh 200 mil dari garis dasar. Pada kedalaman tertentu di mana landas kontinen tumpang tindih dengan landas kontinen negara tetangga, diadakan perjanjian dengan negara-negara tetangga, misalnya :
  1. Batas landas kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan antara Indonesia dan Malaysia yang telah disepakati tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur dan berlaku mulai tanggal 27 Nopember 1969.
  2. Batas landas kontinen di laut andaman antara Indonesia dan India telah disepakati di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1974, dan berlaku sejak ditetapkan.
  3. Batas landas kontinen di Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman antara Indonesia dan Thailand telah disepakati di Bangkok tanggal 17 Desemer 1971 dan berlaku mulai tanggal 7 April 1972.

Demikian pula dengan negara lain seperti Singapura, Australia, dan sebagainya telah berhasil dicapai kesepakatan tentang batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara-negara tersebut.
 
Kekuasaan suatu negara yang memiliki landas kontinen adalah mempunyai hak penuh atas pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di atas landas kontinen maupun yang terkandung di dalam laut atau di bawah dasar lautnya.

 

Laut teritorial


Indonesia merupakan negara kepulauan atau negara maritim yang memiliki wilayah laut yang sangat luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Luas laut Indonesia terdiri dari laut teritorial, laut nusantara, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gangguan-gangguan asing, pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Desember 1857 mengeluarkan Deklarasi Juanda yang melakukan konsep wawasan nusantara.
 
Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam Deklarasi Juanda dinyatakan bahwa batas perairan wilayah Indonesia sejauh 12 mil laut dari garis dasar pantai pulau-pulau terluar ke arah laut bebas.
 
Garis dasar pantai yaitu garis pantai rata-rata pada keadaan pasang surut yang diamati selama puluhan tahun. Jara yang digunakan adalah mil laut. Jarak satu mil laut sama dengan satu detik bujur derajat bumi (satu per enam puluh menit) sama dengan 1852 meter.
 
Perairan wilayah Indonesia yang disebut pula Laut Teritorial, terletak antara garis dasar pantai pulau terluar sampai ke garis batas teritorial. Dengan demikian, luas pperairan Indonesia yang terdiri dari laut teritorial dan laut nusantara adalah 3,1 juta km persegi. Laut nusantara yaitu laut yang terletak antara pulau-pulau di Indonesia seperti Laut Jawa, Laut Banda, Selat Makassar, dan sebagainya.
 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1960 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 1960, mengatur kapal-kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia, sebelumnya mengatur hak lintas bebas diganti dengan hak lintas damai. Dengan demikian, kapal-kapal perang asing yang hendak melewati perairan Indonesia dapat kita larang, karena di perairan kita tidak berlaku lagi hak lintas bebas seperti sebelumnya.

 

Zona ekonomi eksklusif (ZEE)


landas kontinen, laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif
Pengumuman ZEE telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980 sejauh 200 mil laut diukur dari garis dasar pantai. Hak yang dimiliki oleh suatu negara pada ZEE pada dasarnya sama dengan hak landas kontinen yaitu hak untuk memnafaatkan sumber daya alam yang trekandung di dalamnya, baik di dalam laut, dasar laut, atau di bawah dasar laut.
 
Hak pelayaran, pemasangan pipa, maupun kabel-kabel di dasar laut tetap dihormati dan dibenarkan sepanjang masih sesuai dengan hukum-hukum laut internasional. Dengan penetapan ZEE ini berarti luas perairan wilayah Indonesia bertambah 2,7 juta km persegi dari luas sebelumnya.
 
Dengan penetapan pemerintah tentang perairan laut wilayah, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, sesuai dengan prinsip wawasan nusantara, maka seluruh perairan Indonesia dengan pulau-pulau dan penduduk serta kekayaan alam yang ada di dalamnya merupakan suatu kesatuan.
 
Hal ini berarti kesatuan ideologi yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Gangguan dan ancaman terhadap salah satu bagian Indonesia, berarti merupakan gangguan dan ancaman terhadap seluruh wilayah Indonesi, dan harus kita tangani bersama.
 
Musibah yang terjadi dalam suatu wilayah di Indonesia sama dengan musibah yang dialami seluruh bangsa Indonesia. Bencana gempa di Flores, Papua, Lampung, Bengkulu, Yogyakarta, Sumatera Barat, dan gelombang tsunami di Jawa Timur, Aceh, dan Banten merupaakan bencana bagi semua sehingga pemerintah bersama-sama dengan rakyat bahu membahu membantu dan meringankan saudara-saudara kita yang ada di daerah itu.

Demikianlah penjelasan mengenai landas kontinen, laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Semoga tulisan ini bermanfaaat.

0 Response to "Landas Kontinen, Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)"

Post a Comment